Perkuat Transformasi Pelayanan, LSF Undang ORI
Jakarta, 9 November 2026 – UNTUK memperkuat transformasi pelayanan publik di bidang perfilma, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF- RI) menggelar kegiatan penguatan kualitas pelayanan bersama Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini bertujuan mewujudkan tata kelola pelayanan yang kredibel, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat serta pelaku perfilman.
Ketua LSF RI, Naswardi, menyampaikan, peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan komitmen pimpinan organisasi serta evaluasi dari pihak eksternal. Menurutnya, asistensi Ombudsman RI diperlukan untuk memastikan transformasi dan inovasi pelayanan LSF berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri perfilman. “Pelayanan publik yang baik dan berkualitas itu butuh komitmen dari pimpinan organisasi. Itu mutlak harus dilakukan,” ujarnya.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menjelaskan landasan hukum pelayanan publik mencakup Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Selain itu, disampaikan tiga pilar transformasi pelayanan publik, yaitu tata kelola kredibel melalui pelayanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, inklusif dengan menjamin akses bagi seluruh lapisan masyarakat, serta dampak yang didukung dengan sistem terintegrasi mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).
Dikatakan Maneger Nasution, selama enam bulan terakhir pada 2026 belum terdapat laporan masyarakat terkait keluhan pelayanan publik di LSF. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti pelayanan terbebas dari potensi permasalahan. Ia mengingatkan tiga bentuk maladministrasi yang perlu diantisipasi, yakni penundaan pelayanan berlarut, penyimpangan prosedur, dan pungutan liar. “Meskipun tidak ada laporan, bukan berarti tidak ada problem soal pelayanan public. Penting juga melakukan penguatan standar operasional prosedur (SOP), transparansi pelayanan, serta evaluasi biaya layanan agar tetap rasional dan sesuai kebutuhan industri perfilman,” paparnya.
Wakil Ketua LSF-RI, Noorca Masardi mengatakan, melalui kegiatan ini, LSF RI berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan komitmen, profesionalisme, keterbukaan informasi, dan pengembangan layanan digital. Asistensi dari Ombudsman RI diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku perfilman. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen LSF dalam mendukung kemajuan perfilman nasional dan memastikan masyarakat memperoleh hak untuk menikmati hiburan yang baik dan berkualitas. (Ikhda Nisrina Nabila/Tin)
