Perkembangan layanan streaming atau Over The Top (OTT) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah secara drastis cara masyarakat Indonesia mengonsumsi tayangan film. Penonton kini dapat menikmati berbagai jenis konten secara personal, melalui perangkat digital, kapan saja, dan dari mana saja. Sistem penggolongan usia yang berlaku saat ini (SU, 13+, 17+, dan 21+) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 dan dirancang untuk konteks media konvensional seperti bioskop dan televisi. Dalam ekosistem digital yang lintas batas dan dikendalikan algoritma, sistem tersebut mulai kehilangan relevansinya. Platform OTT menggunakan mekanisme self-rating yang tidak selalu sejalan dengan standar nasional.

Hasil survei yang melibatkan 1.274 responden di 12 kota dengan penetrasi internet tinggi menunjukkan bahwa mayoritas responden menonton OTT 1–3 kali seminggu, bahkan sebagian menonton setiap hari dengan durasi lebih dari dua jam. Masih ada responden yang mengaku memilih tontonan tidak sesuai usianya, menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Masyarakat juga menunjukkan dukungan kuat terhadap reformulasi sistem penggolongan usia. Banyak responden menilai bahwa kategori SU terlalu luas dan sudah tidak sesuai dengan variasi perkembangan psikologis anak. Reformulasi sistem penggolongan usia penting dilakukan tidak hanya untuk memperbarui angka kategori usia, tetapi juga untuk menyesuaikan kebijakan sensor dengan perilaku konsumsi digital masyarakat yang cepat berubah.

Rekomendasi utama penelitian ini meliputi penajaman kategori usia agar lebih sesuai dengan perkembangan psikologis penonton, penyelarasan sistem rating OTT dengan standar nasional, penguatan verifikasi usia melalui fitur teknologi, dan edukasi publik yang lebih masif, khususnya terkait GNBSM. Selain itu, kolaborasi antar lembaga menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam upaya membangun ekosistem tontonan digital yang aman dan bertanggung jawab. Uji publik menguatkan temuan penelitian dengan menegaskan bahwa reformulasi penggolongan usia penonton film di era digital perlu dilakukan secara adaptif dan berbasis psikologi perkembangan anak, melalui penyederhanaan kategori usia yang jelas dan mudah dipahami.

Pola konsumsi film masyarakat Indonesia pada saat ini mengalami transformasi yang signifikan. Keberadaan streaming service tidak hanya mengubah alur distribusi, tetapi juga menggeser preferensi dan cara publik menonton film dari bioskop ke layanan digital. Keberadaan platform digital atau streaming service memunculkan tantangan baru berupa akses menonton yang terlalu lebar dan ancaman eksposur konten negatif. Sementara itu, dengan semakin banyaknya film yang mengandung konten negatif plus nilai-nilai sosial yang terus berubah, muncul tantangan memperbarui pedoman sensor dan klasifikasi usia. Klasifikasi usia yang up to date dengan perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan psikologis penonton diyakini akan membantu penonton memilih film yang tepat usia. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi perubahan pola konsumsi penonton film di era digital, elemen-elemen yang dianggap negatif dalam film, pemahaman penonton akan peran serta fungsi LSF, efektivitas serta relevansi klasifikasi usia yang berlaku, serta penerimaan akan klasifikasi usia itu sendiri. Dua metodologi digunakan untuk penelitian tersebut, survey dan FGD. Adapun jumlah responden yang dilibatkan ada 1222 orang yang terbagi menjadi tiga kelompok usia yaitu 13+, 17+, dan 21+. Mayoritas dari responden tersebut berasal dari wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. 

Salah satu temuan utama dari penelitian adalah adanya peningkatan kesadaran di kalangan penonton atas keberadaan konten bertema sensitif. Tantangannya, kebanyakan platform digital memberikan akses lebar sehingga konten dewasa tidak sulit diakses oleh anak-anak maupun remaja. Dua rekomendasi utama berdasarkan hasil penelitian ini yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kebijakan dalam literasi media kepada masyarakat, serta perlunya merevisi dan memperbarui sistem klasifikasi usia agar lebih rinci dan kontekstual, dengan mempertimbangkan tema dan tahapan perkembangan anak.

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat saat ini membuat perilaku bermedia dan penonton film berubah. Dalam jangka panjang, tontonan film dan media dapat mempengaruhi perilaku penonton. Dalam rangka melakukan filterisasi terhadap kekerasan, pornografi dan konten berdasarkan kriteria penyensoran, peran Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia sangatlah penting. LSF perlu mengetahui sejauh mana pemahaman dan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai tayangan yang mengandung kekerasan, pornografi, SARA, perjudian, harkat martabat manusia, pelanggaran hukum, dan narkotika & zat adiktif lainnya yang disebut sebagai kriteria penyensoran menurut Permendikbud No. 14 tahun 2019. Konten media yang mengandung hal tersebut, apabila dikonsumsi oleh masyarakat akan mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengetahui sejauh mana persepsi yang dimiliki oleh masyarakat tentang konten media yang mengandung kriteria penyensoran, maka diperlukan suatu penelitian yang menggali persepsi masyarakat terhadap konten tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat secara mendalam tentang kriteria penyensoran, mengetahui persepsi masyarakat secara mendalam tentang perfilman, mengetahui secara mendalam tentang budaya sensor mandiri, serta mengetahui perilaku bermedia masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei, in-depth interview, dan Focus Group Discussion untuk mengetahui sejauh mana persepsi yang dimiliki masyarakat. Pengambilan data penelitian dilakukan pada 4 kota besar yaitu Makassar, Medan, Surabaya, dan DKI Jakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan sebesar 72% responden menyatakan mengetahui tentang penggolongan usia penonton, namun masih terdapat sebesar 25% responden yang tidak mengetahui. Lalu, sebesar 47% responden menyatakan menonton sesuai usianya, namun sebesar 53% responden menyatakan pernah tidak menonton film sesuai klasifikasi usianya. Tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu perlu adanya kampanye Budaya Sensor Mandiri yang lebih terstruktur. Kampanye Budaya Sensor Mandiri yang dilakukan secara efektif dapat membudayakan masyarakat dalam memilah dan memilih tontonan sesuai dengan usianya.

Kesempatan yang terbuka lebar untuk mengakses media sering tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup akan konten media yang sebenarnya. Pendidikan dan pemahaman tentang media sangat diperlukan oleh pelajar yang terpapar media dengan kemudahan mengaksesnya. Perubahan konsumsi media di kalangan pelajar juga akan mempengaruhi persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk tentang hal-hal yang menjadi komponen penyensoran konten media massa yang selama ini digunakan menjadi dasar dalam meloloskan sebuah konten media dalam masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyensoran film dan iklan film, yaitu kekerasan, perjudian, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, pornografi, suku, ras, kelompok dan atau golongan, agama, hukum, harkat dan martabat manusia, serta usia penonton film. Penelitian dilakukan dengan menggunakan stratified random sampling untuk pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Adapun sampel penelitian diambil sebanyak 560 pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK yang mewakili 14 wilayah administrasi Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei untuk mengetahui sejauh mana persepsi yang dimiliki siswa terhadap konten kekerasan dan pornografi. 

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar anak SD memiliki persepsi tidak setuju, jika adegan berciuman membuat ia ingin menirunya, begitu juga dengan adegan kekerasan dan lainnya. Temuan ini bertolak belakang dengan persepsi siswa di tingkat SMP, SMA dan SMK. Hasil temuan ini perlu diberikan tambahan narasi, agar tidak menimbulkan salah paham, seolah anak SD saat ini tak perlu dibatasi atau disensor tontonannya karena sudah memiliki kekuatan untuk tidak meniru. Narasi tambahan bisa diperkuat dari wawancara dengan beberapa responden dari siswa SD secara purpose sampling dengan kategori anak dengan kemampuan akademik tinggi, sedang dan rendah berdasarkan informasi gurunya.

Film dan Iklan Film selain memiliki nilai-nilai positif juga mengandung nilai-nilai negatif yang rentan mempengaruhi kelompok usia tertentu. Kekhawatiran akan pengaruh negatif ini seiring dengan massifnya produk Film dan Iklan Film dengan media tayang yang sangat beragam dan akses yang sangat mudah oleh semua kelompok usia. Sementara itu, penyensoran dan pemantauan Film dan Iklan Film yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki jangkauan yang terbatas dibanding masifnya produk dan luasnya daya edar dua produk tontonan tersebut. Terbatasnya daya jangkau LSF dalam menyensor dan memantau peredaran Film dan Iklan Film ini telah dan sedang disertai dengan gerakan Budaya Sensor Mandiri (BSM). 

Survei ini bertujuan untuk mengukur kinerja Perfilman, aspek-aspek yang diukur mencakup empat hal, yaitu tingkat pencapaian pelaksanaan tugas LSF, tingkat pencapaian tujuan perfilman, tingkat pencapaian fungsi perfilman, dan sosialisasi gerakan BSM. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang, dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, yang tersebar di 34 Provinsi dan 122 Kabupaten/Kota. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. 

Hasil survei menunjukkan sebagian masyarakat masih ada yang menonton film atau iklan film tidak sesuai dengan penggolongan usia. Mayoritas publik, baik berdasarakan data tabulasi silang menyampaikan pentingnya pemilihan tontonan, baik berdasarakan wilayah, usia, maupun pendidikan. Mayoritas responden juga menyatakan merasa penting untuk menumbuhkan budaya sensor mandiri (BSM) di lingkungan keluarga. Dengan efektifnya sensor mandiri, publik berharap gerakan sensor mandiri lebih ditingkatkan agar semakin tumbuh kesadaran di semua lapisan masyarakat. Strategi sosialisasi budaya sensor mandiri yang paling baik adalah melalui iklan layanan masyarakat, kerjasama dengan lembaga pendidikan, dan penggunaan media sosial.

Berjalannya revolusi industri 4.0 terus memicu perkembangan platform digital dalam dunia hiburan. Dengan bermodal mobile phone dan akses internet setiap orang dapat mengakses berbagai macam sumber atau penyedia konten hiburan yang sangat beragam. Perlu diwaspadai adalah dampak negatif dari arus informasi yang tanpa sekat khususnya dalam dunia film/tontonan. Hal inilah yang membuat Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) terus mencari cara dalam menanggulangi dampak negatif dari arus konten audio visual yang negatif. Salah satu program yang menjadi andalan dan terus digaungkan LSF RI adalah Budaya Sensor Mandiri. Dalam hal ini, Budaya Sensor Mandiri merupakan ajakan pada masyarakat untuk secara mandiri dapat memilah dan memilih film atau tontonan yang akan diproduksi, dipertunjukkan maupun ditonton. 

Studi ini memiliki tujuan yaitu mengukur persepsi masyarakat terkait Budaya Sensor Mandiri, mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan LSF RI dalam menjalankan fungsinya dan mendapatkan masukan terkait Budaya Sensor Mandiri maupun keberadaan LSF RI RI di mata masyarakat. Studi ini merupakan studi berbasis survei dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Adapun kriteria responden yang dipilih adalah peserta webinar dari Lembaga Sensor Film selama Juli - November 2020 dan Member komunitas blogger / instagrammer / youtuber yang berlokasi di Indonesia. Adapun total responden yang mengisi kuesioner sebanyak 1.211 responden. 

Hasil perhitungan dan analisa kuesioner menunjukkan bahwa indeks persepsi terhadap Lembaga Sensor Film RI mencapai nilai 78,1. Artinya persepsi masyarakat tentang lembaga sensor film sangat baik. Demikian pula persepsi terhadap Budaya Sensor Mandiri, capaian indeksnya sebesar 84,7 yang berarti sangat baik. Berdasarkan analisa statistik, pelaksanaan sosialisasi atau webinar dari LSF terdapat indikasi efektif. Hal ini terlihat dari perbedaan yang signifikan skor persepsi antara responden yang pernah mengikuti sosialisasi atau webinar dengan responden yang belum pernah mengikutinya.

Perkembangan layanan streaming atau Over The Top (OTT) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah secara drastis cara masyarakat Indonesia mengonsumsi tayangan film. Penonton kini dapat menikmati berbagai jenis konten secara personal, melalui perangkat digital, kapan saja, dan dari mana saja. Sistem penggolongan usia yang berlaku saat ini (SU, 13+, 17+, dan 21+) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 dan dirancang untuk konteks media konvensional seperti bioskop dan televisi. Dalam ekosistem digital yang lintas batas dan dikendalikan algoritma, sistem tersebut mulai kehilangan relevansinya. Platform OTT menggunakan mekanisme self-rating yang tidak selalu sejalan dengan standar nasional.

Hasil survei yang melibatkan 1.274 responden di 12 kota dengan penetrasi internet tinggi menunjukkan bahwa mayoritas responden menonton OTT 1–3 kali seminggu, bahkan sebagian menonton setiap hari dengan durasi lebih dari dua jam. Masih ada responden yang mengaku memilih tontonan tidak sesuai usianya, menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Masyarakat juga menunjukkan dukungan kuat terhadap reformulasi sistem penggolongan usia. Banyak responden menilai bahwa kategori SU terlalu luas dan sudah tidak sesuai dengan variasi perkembangan psikologis anak. Reformulasi sistem penggolongan usia penting dilakukan tidak hanya untuk memperbarui angka kategori usia, tetapi juga untuk menyesuaikan kebijakan sensor dengan perilaku konsumsi digital masyarakat yang cepat berubah.

Rekomendasi utama penelitian ini meliputi penajaman kategori usia agar lebih sesuai dengan perkembangan psikologis penonton, penyelarasan sistem rating OTT dengan standar nasional, penguatan verifikasi usia melalui fitur teknologi, dan edukasi publik yang lebih masif, khususnya terkait GNBSM. Selain itu, kolaborasi antar lembaga menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam upaya membangun ekosistem tontonan digital yang aman dan bertanggung jawab. Uji publik menguatkan temuan penelitian dengan menegaskan bahwa reformulasi penggolongan usia penonton film di era digital perlu dilakukan secara adaptif dan berbasis psikologi perkembangan anak, melalui penyederhanaan kategori usia yang jelas dan mudah dipahami.