Terima Penghargaan ZI-WBK, LSF Tak Berpuas Diri
Jakarta, 12 Februari 2026 -- BERHASIL mendapatkan penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tidak membuat Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) langsung berpuas diri.
Pihaknya, papar Ketua LSF RI Naswardi dalam sambutan di kegiatan “Optimalisasi Penguatan ZI-WBK dan Layanan Informasi Publik” di Jakarta, Kamis (12/2/2026), tidak lagi berfokus pada pelayanan standar, tapi juga pada layanan inklusi kepada disabilitas. “Tidak ada diskriminasi dalam layanan terhadap semua golongan,” ujarnya.
Dia pun menyebut, di tahun ini ada 270 film nasional dari 146 rumah produksi, namun hanya ada tiga rumah produksi yang mampu memproduksi 10 judul dalam setahun. Ini menurutnya merupakan masalah, karena mengakibatkan hanya 180 judul yang bisa tayang di layar bioskop. "Saya menitipkan agar PH (rumah produksi) kecil dibantu,” tegas Naswardi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay yang hadir di kegiatan yang sekaligus untuk tarhib (menyambut) Ramadan 1447 H itu menilai bahwa istilah “keterbatasan layar” hanyalah bahasa diplomatis dari monopoli. “Kalau satu layar harganya Rp4 miliar, ya enggak akan jadi. Yang bisa bikin layar dia (pengusaha besar) lagi, uang ngumpul di dia lagi,” ungkapnya.
Permasalahan lain adalah film nasional yang sulit bersaing dengan film asing. Komisi VII DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi tengah membedahnya. “Untuk itu harus ada badan standardisasi nasional untuk film,” tegas Saleh.
Sementara Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan Fryda Lucyana menyebut bangga dengan anugerah ZI-WBK yang diterima LSF. Namun, dia mengingatkan bahwa masih ada satu predikat di atas ZI-WBK, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Untuk menuju ke sana, dia memberikan empat hal sebagai kunci; kemudahan dalam pelayanan, kualitas inovasi, integritas sebagai budaya lembaga, dan mampu menyediakan program yang menyentuh masyarakat. “Birokrasi yang baik adalah yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tandas Fryda. (Nuz)
